KabarMandar.com — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar terkait APBD tahun 2027 melalui rapat paripurna, Rabu (07/10).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan Wakil Ketua Suraidah Suhardi. Rapat turut dihadiri Sekprov Sulbar Junda Maulana hingga anggota DPRD Sulbar.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD tahun 2027 telah diterima dan diberikan jawaban.
“Saya sudah menerima seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD tahun 2027 dan sudah jawab. Saat ini kita harus memulai kebijakan pemerintah bahwa arah kebijakan pemerintah khususnya kepada otonomi daerah itu semakin kecil,” kata Gubernur Sulbar.
Dalam penyusunan program APBD tahun 2027, Pemprov Sulbar memperhatikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro pemerintah.
SDK mengatakan terdapat optimisme dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, APBN 2027 Indonesia mencatat sekitar Rp4.080 triliun sehingga diharapkan Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami kenaikan.
“Saya melihat ada optimisme yang tinggi dan alhamdulillah APBN 2027 Indonesia mencatat sekitar Rp4.080 triliun, dengan melihat itu kita berharap bahwa TKD juga akan naik. Jadi kita optimis di tahun 2027 yang kita bawa ke DPRD untuk menjadi Ranperda APBD Sulbar,” ungkapnya.
Namun, dalam perjalanannya Pemprov Sulbar mendapatkan rancangan TKD yang tidak sesuai dengan optimisme dari rancangan yang diajukan ke DPRD. Rancangan tersebut mengalami pengurangan sekitar Rp156 miliar.
“Makanya upaya terhadap peningkatan PAD sudah berusaha maksimal, tapi memang PAD ada yang diambil kewenangan oleh pusat. Jadi memang sulit bagi kita saat ini, upaya-upaya dilakukan Bapenda Sulbar terus dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Terkait belanja operasional, SDK menyatakan sepakat dengan sorotan DPRD Sulbar agar belanja yang dapat diefisienkan dilakukan perbaikan. Hal tersebut akan dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya.
“Ada juga belanja operasional yang tidak dapat didiskusikan seperti dana BOS dan belanja lainnya yang ditangani langsung oleh pusat. Namun belanja operasional di OPD silahkan untuk dikritisi dan diperbaiki pada tingkat pembahasan di komisi,” paparnya.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar mengalami kenaikan. Salah satu program yang dilakukan yakni pelaksanaan pasar murah.
“Begitu juga penurunan kemiskinan ekstrim yang ditangani PASTIPADU tentunya diberikan dukungan yang kuat. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa kita capai dan penurunan kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan,” tandas SDK.
Pada jawaban Gubernur Suhardi Duka terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar tersebut, seluruhnya disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.
